Harap bersabar !

Layanan Pemberhentian PNS dengan Hormat dengan Hak Pensiun Karena Telah Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)

DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada;
  11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;

Syarat :

  1. Surat Pengantar dari Pimpinan unit kerja
  2. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap
  3. Fotokopi SK PNS yang telah dilegalisir
  4. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir
  5. Fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg) dan konversi Nomor Induk Pegawai (NIP) baru yang telah dilegalisir (bila ada)
  6. Daftar Riwayat Pekerjaan
  7. Fotokopi SK CPNS yang telah dilegalisir
  8. Fotokopi SK Jabatan terakhir dan Penilaian Angka Kredit (PAK) (untuk jabfung tertentu) yang telah dilegalisir
  9. Fotokopi SK Peninjauan Masa Kerja (jika ada)
  10. Fotokopi Surat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir yang telah dilegalisir
  11. Fotokopi akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
  12. Fotokopi akta cerai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (bila ada)
  13. Fotokopi akta kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
  14. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh Camat
  15. Surat Pernyataan alamat menetap setelah pensiun
  16. Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 7 lembar
  17. Surat Permohonan Pembayaran Pensiun Pertama dan Formulir Permintaan Pembayaran (TASPEN)
  18. Surat Pernyataan Penyerahan Barang Milik Negara
  19. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun terakhir yang dilegalisir
  20. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 tahun terakhir
  21. Surat Keterangan Masih Kuliah untuk anak umur lebih dari 21 tahun (jika ada)
  22. Fotokopi akta kematian istri/suami yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (jika ada)