Harap bersabar !

Layanan Kenaikan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

DASAR HUKUM:

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949)
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Barang dan Jasa dan Angka Kreditnya
  4. Peraturan Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kepala BKN nomor 1 tahun 2013 14 tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 77 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Barang dan Jasa dan Angka Kreditnya
  5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor 3 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa

Syarat :

  1. Surat Pengantar dari Pimpinan unit kerja
  2. Asli PAK terbaru yang telah dilegalisir
  3. Peta Jabatan yang ditanda tangani minimal eselon II
  4. Fotokopi Karpeg dan konversi NIP
  5. Fotokopi SK Jabatan dan PAK Terakhir
  6. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir
  7. Fotokopi Sertifikat uji kompetensi kenaikan jabatan
  8. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir yang telah dilegalisir (opsional)
  9. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir