Harap bersabar !

Layanan Pemberhentian Dengan Hormat Karena Tidak Cakap Jasmani/Rohani (Sakit) PNS

DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas PP nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS

Syarat :

  1. Surat Pengantar dari Pimpinan Unit Kerja
  2. Pasfoto 3x4cm yang diambil 1 tahun terakhir sebanyak 7 lembar
  3. Asli surat Permohonan yang bersangkutan bermaterai Rp6000,- yang menyebutkan tanggal akhir bulan pemberhentian
  4. Surat Keterangan Sakit oleh Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Pemerintah
  5. Fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg) dan konversi Nomor Induk Pegawai (NIP) baru yang telah dilegalisir (bila ada)
  6. Fotokopi SK CPNS yang telah dilegalisir
  7. Fotokopi SK PNS yang telah dilegalisir
  8. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir
  9. Fotokopi SK Peninjauan Masa Kerja (bila ada)
  10. Fotokopi SK Jabatan terakhir dan Penilaian Angka Kredit (PAK) (untuk jabfung tertentu) yang telah dilegalisir
  11. Fotokopi Surat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir yang telah dilegalisir
  12. Fotokopi akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
  13. Fotokopi akta cerai/akta kematian istri/suami yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (bila ada)
  14. Fotokopi Akta/Surat Kenal Lahir anak yang belum berusia 25 tahun dan masih dalam tanggungan yang telah dilegalisir
  15. Surat Keterangan Masih Kuliah untuk anak umur lebih dari 21 tahun (jika ada)
  16. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
  17. Surat pernyataan alamat menetap setelah pensiun yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
  18. Surat Permohonan Pembayaran Pensiun Pertama (TASPEN)
  19. Surat Pernyataan Penyerahan Barang Milik Negara
  20. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun terakhir yang telah dilegalisir
  21. Surat pernyataan disiplin pegawai
  22. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 tahun terakhir
  23. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap