Harap bersabar !

Layanan Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun PNS

DASAR HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Syarat :

  1. Surat Pengantar dari Pimpinan unit kerja
  2. Asli surat Permohonan yang bersangkutan bermaterai Rp6000,- yang menyebutkan tanggal akhir bulan pemberhentian
  3. Fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg) dan konversi Nomor Induk Pegawai (NIP) baru yang telah dilegalisir (bila ada)
  4. Daftar Riwayat Pekerjaan
  5. Fotokopi SK CPNS yang telah dilegalisir
  6. Fotokopi SK PNS yang telah dilegalisir
  7. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir
  8. Fotokopi SK Jabatan terakhir dan Penilaian Angka Kredit (PAK) (untuk jabfung tertentu) yang telah dilegalisir (bila ada)
  9. Fotokopi KGB satu tahun terakhir yang telah dilegalisir
  10. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Barang Milik Negara
  11. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun terakhir yang telah dilegalisir
  12. Surat pernyataan disiplin pegawai
  13. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 tahun terakhir
  14. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap