Harap bersabar !

Layanan Pemberhentian PNS karena Meninggal Dunia (Pensiun Janda/Duda)

DASAR HUKUM:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas PP nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS

Syarat :

  1. Surat Pengantar dari Pimpinan unit kerja
  2. Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 7 lembar
  3. Fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg) dan konversi Nomor Induk Pegawai (NIP) baru yang telah dilegalisir (bila ada)
  4. Daftar Riwayat Pekerjaan
  5. Fotokopi SK CPNS yang telah dilegalisir
  6. Fotokopi SK PNS yang telah dilegalisir
  7. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir
  8. Fotokopi SK Peninjauan Masa Kerja (bila ada) yang telah dilegalisir
  9. Fotokopi SK Jabatan terakhir dan Penilaian Angka Kredit (PAK) (untuk jabfung tertentu) yang telah dilegalisir
  10. Fotokopi Surat Kenaikan Gaji Berkala (KGB) terakhir yang telah dilegalisir
  11. Fotokopi akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
  12. Fotokopi akta kematian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
  13. Surat keterangan kedudaan/kejandaan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
  14. Fotokopi akta cerai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (bila ada)
  15. Fotokopi akta kelahiran anak yang belum berusia 25 tahun dan masih dalam tanggungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
  16. Surat Keterangan Masih Kuliah untuk anak umur lebih dari 21 tahun (bila ada)
  17. Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
  18. Surat Pernyataan alamat menetap setelah pensiun yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
  19. Surat Permohonan Pembayaran Pensiun Pertama dan Formulir Permintaan Pembayaran (TASPEN)
  20. Surat Pernyataan Penyerahan Barang Milik Negara
  21. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun terakhir yang dilegalisir
  22. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 tahun terakhir
  23. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana atau Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap