Layanan Inpassing Jabatan Fungsional Arsiparis

DASAR HUKUM:

  1. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 48 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis;
  4. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 18 tahun 2009 21 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
  5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis;
  6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Arsiparis melalui Penyesuaian/Inpassing

Syarat :

  1. Surat Pengantar dari Pimpinan unit kerja
  2. Peta jabatan yang ditandatangani minimal eselon II dan disetujui oleh Direktur SDM UGM
  3. Surat pernyataan ketersediaan kebutuhan formasi bagi jabatan fungsional arsiparis yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang
  4. Fotokopi Karpeg dan Konversi NIP yang telah dilegalisir
  5. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir (minimal D-3) yang telah dilegalisir
  6. Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir
  7. Surat pernyataan telah dan masih menjalankan tugas di bidang pengelolaan arsip ditanda tangani oleh pimpinan unit kerja
  8. Surat pernyataan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat ditanda tangani oleh pimpinan unit kerja
  9. Surat keterangan belum pernah direkomendasikan dalam penyesuaian/inpassing dalam jabatan fungsional arsiparis
  10. Fotokopi sertifikat/surat keterangan mengikuti pelatihan kearsipan sebagai bukti memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang telah dilegalisir
  11. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) atau DP3 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang
Kembali